TIMES MOROTAI, MOROTAI – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berencana mengambil alih atas kepemilikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Desa Kenari (Bere-Bere), Kecamatan Morotai Utara bila SPBN Kenari ini benar-benar telah tutup dan tidak mampu beroperasi lagi karena merugi. 

Rencana tersebut hendak ditempuh Pemkab Pulau Morotai demi memperlancar pelayanan BBM kepada masyarakat nelayan, agar kebutuhan mereka atas BBM terpenuhi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. 

Hasrat tersebut disampaikan Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, saat melakukan hearing (dengar pendapat) dengan masa aksi Himpunan Pelajar Mahasiswa Morotai (Hipmamoro) Yogyakarta bersama masyarakat nelayan, di ruang pertemuan Bupati Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Selasa (29/4/20025). 

"Terkait SPBN Bere-bere, Kadis Perindagkop cari tahu pemiliknya. Kalau memang mereka sudah tidak bisa operasi karena modal, ya kita beli untuk dijadikan Perusda," tegas Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua. 

Namun, terkait BBM subsidi bagi nelayan, Rusli mengakui belum terlalu paham distribusinya, tetapi informasi yang diterima ternyata ada persaingan para pembeli yang mendistribusikan BBM tersebut ke nelayan di desa masing masing. 

"Jadi pembeli siapa yang lobinya banyak di perikanan, dia dapat minyak banyak. Ini akan kita perbaiki supaya ke depan lebih bagus. Harus dibagi rata sehingga tidak ada yang dinomorsatukan atau dinomorduakan. Teknisnya ada di perikanan," papar Rusli. 

Sementara, Sekda Pulau Morotai M Umar Ali menambahkan bahwa yang diberi subsidi bukan supplier tetapi nelayan, namun yang terjadi di Morotai ada kelompok nelayan mempunyai pihak supplier karena mereka ketika melaut mengambil BBM di supplier. Nah ini yang memang putus di tahun sebelumnya, dimana pemerintah daerah memberikan transportasi dari titik SPBN ke titik-titik dimana ada nelayan. 

"Jadi kalau memang tidak ada biaya transportasi yang baku, contohnya dari titik Daeo ke titik Wayabula maka akan ada kenaikan harga, disitu yang diambil oleh supplier. Hal-hal seperti inilah yang mungkin kemudian timbul ketidakpuasan teman-teman nelayan sehingga mereka datang mengkomplain," terangnya. 

"Untuk SPBN titik di Desa Kenari kita akan hubungi pihak ketiga untuk minta kerja sama dengan dia. Kalau ini jalan, kita bisa mengatasi kelangkaan tadi. Mudah-mudahan karena ini ada pak Bupati dan Wakil Bupati sehingga kedepannya masaalah ini kita bisa tertipkan kembali," kata Umar Ali. (*)