TIMES MOROTAI, MOROTAI – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tengah merencanakan pengusulan secara resmi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) agar Dermaga Bere Bere Morotai Utara di-alih fungsikan menjadi Pelabuhan Perikanan Pulau Morotai. 

Rencana tersebut disampaikan Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua saat hearing (dengar pendapat) dengan masa aksi dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Morotai (Hipmamoro) Yogyakarta bersama nelayan tuna Morotai, di ruang pertemuan Bupati, Selasa (29/4/2025). 

Sebelumnya, masa aksi menuntut Pemda Morotai agar segera mengatasi tingginya intensitas nelayan asal Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara yang menggunakan kapal Pakura leluasa menangkap ikan di perairan laut Morotai membuat nelayan tradisional setempat mengalami kerugian karena kalah bersaing. 

"Terkait keberadaan kapal Pakura sebagaimana disentil tadi, ini kaitannya dengan Pelabuhan Perikanan, dan sudah kita sampaikan ke Menteri Kelautan dan Perikanan untuk dialihfungsikan Dermaga Bere-bere menjadi Pelabuhan Perikanan. Sehingga kapal-kapal itu ketika kita amankan bisa sandar di pelabuhan ikan. Untuk saat ini tidak bisa karena aturannya kapal ikan tidak bisa sandar di pelabuhan milik Perhubungan," ungkapnya. 

Untuk itu, lanjut Bupati Rusli Sibua, salah satu langkah awal yang Pemda Morotai adalah ambil alih fungsikan Pelabuhan Bere Bere dari Kementerian Perhubungan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menurut Rusli, nelayan asal Sulawesi Utara itu bukannya dibiarkan, tetapi memang tidak boleh sandar di pelabuhan milik perhubungan di Morotai. 

"Kami baru satu bulan bekerja dan masih dalam tahap mendalami masalah apa saja yang harus diselesaikan. Jadi keterwakilan ini saya kira sudah cukup representatif untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat nelayan. Barangkali setelah adik-adik menyampaikan aspirasi ini, kami masih akan melanjutkan rapat yang juga kaitannya dengan kebutuhan masyarakat nelayan," ujarnya. 

Oleh karena itu, orang nomor satu di Pemkab Pulau Morotai ini kembali berharap melalui forum dengar pendapat sudah cukup. Ia berharap masa aksi sekembalinya dapat menyampaikan hasil pertemuan ini tidak hanya terbatas pada masyarakat Sangowo tetapi juga ke seluruh masyarakat nelayan Pulau Morotai. 

"Apa yang menjadi keluhan masyarakat akan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Yang jelas kita semua berupaya keras untuk kepentingan masyarakat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan apabila ada terjadi sesuatu mohon dikomunikasikan," pungkas Bupati Morotai. (*)