MOROTAI – Bupati Kabupaten Pulau Morotai (Bupati Morotai) Rusli Sibua memberikan peringatan keras kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak main-main dalam menyiapkan data dan dokumen administrasi. 

Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media, Dinas Kominfo Pulau Morotai, Iwan Muraji, Selasa (7/4/2026), mengatakan, peringatan Bupati Morotai tersebut ditegaskan menjelang pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara. 

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Bupati Morotai saat memimpin langsung rapat koordinasi sekaligus entry meeting yang digelar pada Senin (6/4/2026). Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Sekertaris Daerah Muhammad Umar Ali, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Tim auditor BPK Maluku Utara tersebut, Rusli menekankan bahwa transparansi adalah harga mati dalam tata kelola keuangan daerah. 

Orang nomor satu di Pemkab Morotai ini meminta seluruh jajaran OPD untuk benar-benar siap menyajikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun substansi program. Menurutnya, kesiapan dokumen yang matang akan memudahkan proses pemeriksaan serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola dengan baik. 

Baca juga

Media for Integrity, Pohon Integritas, dan Janji yang Harus Dibuktikan

Selain fokus pada audit keuangan, Bupati juga melakukan evaluasi terhadap progres Program Strategis Nasional (PSN) yang sedang berjalan di Morotai untuk memastikan tidak ada kendala berarti di lapangan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan di wilayah Pulau Morotai. 
 
Senada dengan hal tersebut, Sekda Pulau Morotai Muhammad Umar Ali mengingatkan pentingnya sinkronisasi data antar instansi. Ia berharap tidak ada lagi hambatan komunikasi yang dapat memicu munculnya temuan saat pemeriksaan berlangsung. 

M Umar Ali menginstruksikan agar setiap kendala administratif maupun teknis segera diidentifikasi dan dicarikan solusinya secara cepat sebelum proses audit memasuki tahapan yang lebih mendalam. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir potensi temuan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. 

Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa momentum entry meeting ini juga menjadi wadah untuk menginventaris berbagai masalah dalam pelaksanaan program pembangunan, termasuk dukungan aplikasi dan kendala teknis lainnya. 

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai optimistis bahwa dengan koordinasi yang solid dan persiapan yang matang, hasil pemeriksaan BPK kali ini akan memberikan penilaian yang optimal terhadap kinerja keuangan dan pembangunan di wilayah Pulau Morotai. 

Baca juga

Wali Kota Batu: Orang Berintegritas Pasti Bertindak Selaras

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai siap menghadapi pemeriksaan BPK dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, demi meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas pembangunan di daerah. (*)