MOROTAI – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di halaman Kantor Bupati, Senin (27/4/2026). Sekretaris Daerah, M. Umar Ali, bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam amanatnya, Mendagri menegaskan bahwa Hari Otonomi Daerah menjadi momentum untuk memperkokoh komitmen dan peran pemerintah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Otonomi daerah disebut sebagai instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan di seluruh tanah air.

Tema peringatan tahun ini adalah _Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita_. Tema itu melambangkan kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Mendagri menekankan, tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar Asta Cita tidak akan tercapai secara optimal.

Untuk itu, Mendagri menguraikan enam langkah strategis sinkronisasi pusat dan daerah. Pertama, integrasi perencanaan dan penganggaran nasional dengan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program dan duplikasi anggaran. Kedua, reformasi birokrasi berbasis hasil yang diperkuat digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah, sehingga tata kelola lebih cepat, modern, dan responsif. 

Ketiga, penguatan kemandirian fiskal daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Keempat, kolaborasi antar daerah dalam menangani isu lintas wilayah seperti transportasi, lingkungan, banjir, sampah, dan pengembangan ekonomi. 

Baca juga

Media for Integrity, Pohon Integritas, dan Janji yang Harus Dibuktikan

Kelima, fokus pada pengurangan ketimpangan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial. Keenam, penguatan stabilitas dan ketahanan daerah terhadap krisis ekonomi, ketahanan pangan, serta bencana akibat perubahan iklim.

Mendagri mengingatkan bahwa otonomi daerah memberi ruang inovasi, tetapi pelaksanaannya harus tetap dalam kerangka NKRI. Keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional wajib dijaga.

Selain itu, Mendagri mengajak seluruh kepala daerah menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama menghadapi tantangan global. Delapan hal strategis yang perlu menjadi perhatian utama meliputi: 

1. Swasembada pangan melalui regulasi, dukungan anggaran, teknologi, penguatan SDM pertanian, akses distribusi, dan optimalisasi lahan.
2. Swasembada energi dengan optimalisasi sumber daya domestik, diversifikasi, efisiensi, dan dukungan kebijakan.
3. Pengelolaan sumber daya air lewat peningkatan infrastruktur, teknologi inovatif, penegakan hukum, dan perangkat kebijakan.
4. Pemerintahan transparan dan akuntabel yang bebas korupsi serta melayani dengan integritas.
5. Pengembangan kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja melalui kemudahan bisnis, akses permodalan, pengembangan ekonomi desa, investasi, pelatihan, inkubator bisnis, dukungan UMKM, serta kolaborasi pemerintah, swasta, dan akademisi.

6. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Fokus pada pemerataan akses, peningkatan kualitas guru dan kurikulum, serta pengawasan publik. Termasuk memastikan asupan gizi peserta didik lewat program makan bergizi gratis.
7. Pelayanan kesehatan merata dengan penguatan sistem rujukan, kualitas SDM kesehatan, digitalisasi layanan, penguatan JKN, promosi kesehatan, ketersediaan obat, serta penanganan stunting dan gizi buruk.
8. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum melalui penyederhanaan struktur, peningkatan kualitas aparatur, penguatan akuntabilitas, e-government, pengawasan internal, dan kanal pengaduan masyarakat terintegrasi.

Baca juga

Wali Kota Batu: Orang Berintegritas Pasti Bertindak Selaras

Mendagri menyebut capaian 30 tahun otonomi daerah sebagai pijakan untuk terus mengoptimalkan pemerintahan dan pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi agar kebijakan implementatif dan tepat sasaran. Pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi mitra aktif merancang kebijakan sesuai kondisi dan potensi lokal.

Di akhir amanat, Mendagri menegaskan prinsip efisiensi dan penghematan anggaran sesuai arahan Presiden. Seluruh pemerintah daerah diminta menyelenggarakan kegiatan secara sederhana dan tidak berlebihan, mengoptimalkan sumber daya, memastikan anggaran bernilai tambah bagi masyarakat, serta menghindari pemborosan yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.

Menutup sambutannya, Mendagri mengucapkan selamat Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 dan berharap semangat otonomi terus menjadi pendorong terwujudnya Asta Cita dan kemajuan bangsa. (*)