MOROTAI – Pemkab Pulau Morotai tancap gas kendalikan inflasi. Senin (22/6/2026), pertemuan strategis tingkat tinggi atau High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) digelar di Lantai II Aula Kantor Bupati. Agenda jelas: tekan harga bahan pokok, kuatkan ketahanan pangan, percepat digitalisasi keuangan daerah.

HLM dipimpin Sekda Pemkab Pulau Morotai bersama TPID dan Bank Indonesia Malut. Hadir Wakil Bupati Rio Cristian Pawane, Ketua TPID M Umar Ali, Kepala BI Malut Handi Susila, Ketua DPRD M Riski, Kepala BPS Samsuldin Rijal, Forkopimda, dan seluruh pimpinan OPD. Satu tujuan: stabilkan harga.

Ketua TPID M Umar Ali buka laporan. Stabilitas harga bukan sekadar angka. Itu prasyarat jaga daya beli, dorong ekonomi berkelanjutan, dan wujudkan kesejahteraan masyarakat Morotai. Harga naik, rakyat langsung terpukul.

Tantangan nyata di depan mata. Cuaca ekstrem, rantai pasok terganggu, fluktuasi komoditas, ongkos distribusi antar pulau, sampai guncangan ekonomi global. Semua bisa menggoyang harga di pasar Morotai. Sikapnya harus antisipatif dan kolaboratif.

Data BI Malut: inflasi provinsi 2026 masih relatif terkendali. Tapi 6 komoditas strategis wajib diawasi ketat: beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, gula pasir, dan komoditas perikanan tertentu. Ketergantungan cuaca dan distribusi jadi pemicunya.

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Morotai 2025 sebesar 2,88 persen. Angka positif. Aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak. Momentum ini harus didorong lewat pembangunan, investasi, pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM.

Baca juga

Revisi UU Hak Cipta Jangan Sampai Membatasi Kreativitas dan Kebebasan Berekspresi

Sepanjang 2026, Pemkab dan TPID tidak diam. Koordinasi lintas sektor diperkuat. Pemantauan harga dan stok jalan harian. Pasar murah dan Gerakan Pangan Murah digelar. Koordinasi ke Provinsi, Pusat, dan BI diperketat.

Morotai dorong produksi dari tanah sendiri. Lahan pekarangan dimaksimalkan. Komoditas hortikultura dikembangkan. Sektor perikanan unggulan dikuatkan. Tujuannya satu: kurangi impor dari luar daerah, kuatkan ketahanan ekonomi warga.

Sekda sampaikan apresiasi ke BI Malut. Dukungan, pendampingan, dan kolaborasi BI disebut vital. Sinergi ini harus terus diperkuat agar stabilitas ekonomi Morotai makin tangguh menghadapi guncangan.

Forkopimda, instansi vertikal, OPD, pelaku usaha, distributor, kelompok tani, nelayan dapat apresiasi. Mereka yang jaga stok dan harga sampai ke warung. Tanpa mereka, kebijakan di atas kertas tak akan sampai ke meja makan rakyat.

Sekda menegaskan, forum ini bukan diskusi tanpa ujung. HLM harus rumuskan langkah strategis yang efektif, adaptif, terintegrasi. Target akhir: harga stabil, pangan kuat, daya saing naik, Morotai unggul adil sejahtera.

Baca juga

KPU Morotai Kunci Deadline: Partai Segera Benahi Sipol Sebelum Masuk Tahapan Pemilu

Wakil Bupati Rio Cristian Pawane beri sambutan. Inflasi tak terkendali langsung memukul daya beli dan beban rumah tangga. Itu sebabnya pengendalian inflasi masuk agenda strategis nasional yang wajib dikawal daerah.

Morotai masih bergantung pasokan luar. Ongkos laut tinggi. Itu tantangan khas daerah kepulauan. Karena itu TPID jadi wadah penting untuk koordinasi lintas sektor dan lahirkan kebijakan tepat sasaran, bukan asal-asalan.

Wabup beri catatan positif. Berkat kerja TPID, Indeks Perkembangan Harga Morotai konsisten di kategori stabil. Capaian ini bukti kerja nyata. Tugas sekarang: pertahankan dengan kolaborasi dan langkah tepat sasaran.

Rio ajak semua pihak kuatkan komitmen. Kebijakan pengendalian inflasi harus efektif, terukur, berkelanjutan. “Jadikan pertemuan ini momentum jaga kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. Komitmen, bukan sekadar wacana. (*)