MOROTAI – Aula Lantai II Kantor Pemerintahan Terpadu di Jalan Muhajirin Baru, Kecamatan Morotai Selatan, penuh sesak pada Selasa (8/9/2026).

Kodim 1514 Morotai bersama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menggelar kegiatan: Penguatan Karakter Kebangsaan bagi Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2026. 

Tema yang diusung tegas dan menusuk: 'Melalui Penguatan Karakter Kebangsaan, Kita Perkokoh Aparatur Sipil Negara yang Solid, Berkarakter dan Berintegritas;.

Fokus utama tahun ini bukan sekadar apel dan ceramah. Sorotan tertuju pada satu program strategis nasional: Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih(KDMP) di seluruh Kabupaten Pulau Morotai.

Hadir lengkap jajaran pimpinan daerah. Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua, Wakil Bupati Rio Christian Pawane, Dandim 1514/Morotai Letkol Inf Deni Rustandi Hidayat, hingga Sekda Muhammad Umar Ali. 

Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, para Camat, hingga 11 Kepala Desa se-Kabupaten Morotai duduk satu meja. Tujuannya satu: membedah persoalan di lapangan.

Dalam sambutannya, Bupati Rusli Sibua membuka dengan nada evaluasi. "Kita hadir di sini untuk melihat sejauh mana program KDKMP berjalan. Kurang lebih setahun kita terus bekerja merampungkan program strategis Presiden," ujarnya.

Bupati menegaskan, KDKMP bukan satu-satunya program besar. Ada juga program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Nelayan, hingga pembangunan sekolah yang masih dalam tahap perencanaan.

Namun ada satu duri besar yang menghambat semua: lahan. "Persoalan krusial yang kita hadapi saat ini terfokus pada penyediaan lahan," tegas Rusli.

Ia mencontohkan surat terbaru dari PLN. Ada rencana penambahan PLTS di Pulau Poso-posi Rao, Desa Bere-bere, dan Desa Galo-galo. Lagi-lagi, mentok di lahan. "Sebentar secara teknis disampaikan Pak Sekda berapa luasan yang dibutuhkan," katanya.

Baca juga

Morotai Go Green: Bupati dan Polri Gaet Investor, Kelapa Bido Siap Jadi Bahan Bakar Pesawat

Bupati kemudian menyorot kasus di Desa Bere-bere. Ia meminta Kepala Desa jangan membiarkan masalah mengambang. "Jangan sampai menimbulkan salah persepsi. Masalah desa selesaikan di desa. Kalau mentok, segera koordinasi ke PMD atau Kabag Pemerintahan," pintanya.

Rusli mengingatkan agar pemerintahan tidak kaku dan birokratis. "Hal kecil tidak harus naik ke atas. Tapi kalau sudah buntu, forkopimda siap carikan solusi terbaik," tegasnya.

Ia juga memberi jalan keluar lewat APBDes. "Kepala desa harus berpikir. Ini bisa diselesaikan dengan kebijakan APBDes. Musyawarahkan baik-baik agar tidak jadi temuan di kemudian hari," pesannya.

Bupati mengungkit sejarah. Dulu, 99 persen lahan bangunan pemerintah seperti Lanal, Kejaksaan, dan Kodim ditanggung Pemda. "Sekarang kita kena potongan dana transfer 250 miliar. Hampir tidak ada anggaran pembebasan lahan," keluhnya.

Ia bahkan sudah bersuara ke Kementerian di Jakarta. "Kalau pusat turunkan proyek ke daerah, tolong sertai dengan anggaran pembebasan lahan. Dana kita di daerah hampir nol," ungkapnya.

Giliran Dandim Letkol Inf Deni Rustandi Hidayat mengambil alih. Ia akan membahas teknis lahan bersama para Kades yang masih terkendala.

Satu persatu Kepala Desa lalu membeberkan kondisi di wilayahnya. Kisahnya beragam, tapi benang merahnya sama: lahan dan uang.

Kades Tutuhu Viktor Sadaro mengaku sudah dapat lahan 10x35 meter dari warga. Pembangunan jalan. Tapi anggaran 75 juta belum bisa dibayar lunas karena kondisi keuangan desa.

Kades Usbar Pantai Irwan Sidarima punya lahan pribadi, tapi ditolak Babinsa karena terlalu jauh dari pemukiman. Hingga kini KDKMP belum bisa dibangun.

Baca juga

Bupati Morotai Tancap Gas KDMP: Lahan Jadi Tantangan, Tapi Tekad Desa Tak Boleh Padam

Kades Gorua Selatan Muhammad Pagaya sudah punya lahan. Tinggal bayar 55 juta. Tapi kas desa kosong, pembangunan baru bisa jalan setengah.

Cerita paling pelik datang dari Kades Bere-bere Kecil Remond Moses. Gedung sudah 50 persen. Tapi muncul komplain dari ahli waris pemilik lahan yang datang dari Makassar. Padahal lahan sudah dibeli 4 juta sebelum program KDKMP masuk.

Kades Lifao Norlix Moluku punya lahan 45x35 meter harga 45 juta. Tapi belum dibayar, pembangunan pun belum jalan.

Kades Hino Yonhart Wattimena dan Kades Tiley Pantai Nolvi Tatangindatu kompak mengeluh. Sudah cari ke mana-mana, tapi tidak ada lahan yang memenuhi syarat teknis dari Kodim.

Sementara Kades Loumadoro Louger Ice sudah bangun, tapi belum bayar lahan 30x40 meter seharga 75 juta. Kades Saminyamau Mangamis Tarumere sedang nego 3 sertifikat milik warga. Targetnya diturunkan dari 60 juta menjadi 40-45 juta.

Yang paling berani Kades Aha Ramli Mappa. Ia nekat bayar lahan 30x30 meter seharga 70 juta pakai Dana Desa, dicicil 2 kali. "Saya sudah konfirmasi ke Inspektorat dan Kejaksaan. Yang penting barangnya ada dan sesuai aturan," ujarnya.

Terakhir, Kades Sabatai Baru Welhelmus terjebak harga. Pemilik lahan minta 200 juta untuk seluruh petak. Ada alternatif lain, tapi pemiliknya sudah lama merantau dan tidak diketahui keberadaannya.

Dari sebelas suara, ada sebelas belas persoalan. Namun satu tekad: Koperasi Merah Putih harus berdiri. 

Karena di Morotai, penguatan karakter ASN dan penguatan ekonomi desa adalah dua sisi mata uang yang sama. Dan di sanalah masa depan Indonesia Timur sedang diuji. (*)