MOROTAI – Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pulau Morotai menegaskan komitmennya menangani dugaan pelanggaran disiplin yang dikaitkan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai Muhammad Umar Ali secara profesional dan sesuai aturan.

Kepala BKD Morotai, Alfatihah Sibua, menyampaikan, Bupati Pulau Morotai selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah memberikan arahan tegas agar penanganan kasus ini dilakukan secara profesional, proporsional, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Menindaklanjuti arahan tersebut, BKD akan segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan awal terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali," ungkapnya, Sabtu (25/4/2026) malam. 

Kepala BKD menekankan bahwa informasi yang beredar di media massa saat ini masih sebatas dugaan dan belum dapat disimpulkan kebenarannya. Karena itu, pendalaman akan dilakukan menyeluruh melalui mekanisme pemeriksaan resmi.

Baca juga

Media for Integrity, Pohon Integritas, dan Janji yang Harus Dibuktikan

"Proses pemeriksaan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Regulasi ini mengatur kewajiban, larangan, serta mekanisme penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara," tegasnya. 

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, BKD memastikan empat prinsip utama dikedepankan: objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan asas praduga tak bersalah.

Terkait perkembangan isu di masyarakat, BKD mengimbau semua pihak menghormati proses yang sedang berjalan. Masyarakat diminta tidak menyampaikan atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

"Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan secara resmi kepada publik setelah hasil pemeriksaan selesai dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.(*)