TIMES MOROTAI, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bertanggung jawab penuh atas masalah keuangan yang membelit proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Kereta Whoosh. Ia meminta masyarakat tidak lagi memperdebatkan persoalan tersebut dan memastikan pemerintah mampu menanggung seluruh kewajiban keuangan terkait proyek strategis nasional itu.

“Jadi sudahlah, saya sudah katakan presiden RI yang ambil alih tanggung jawab. Nggak usah ribut,” tegas Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan baru di bawah kepemimpinannya berkomitmen untuk menuntaskan persoalan finansial dan teknis proyek Whoosh—salah satu proyek transportasi publik terbesar di Asia Tenggara—yang dibangun pada era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Utang Dibayar Rp1,2 Triliun per Tahun

Presiden Prabowo mengungkapkan, saat ini pemerintah masih melanjutkan pembayaran utang proyek kereta cepat tersebut, dengan nilai sekitar Rp1,2 triliun per tahun. Menurutnya, proyek ini bukan sekadar soal beban fiskal, melainkan investasi strategis jangka panjang yang membawa manfaat sosial dan ekonomi luas.

“Pokoknya nggak ada masalah karena itu kita bayar Rp1,2 triliun per tahun. Tapi manfaatnya banyak—mengurangi kemacetan, polusi, dan mempercepat perjalanan—semuanya harus dihitung,” kata Prabowo.

Menurut Kepala Negara, pendekatan terhadap proyek transportasi publik seperti Whoosh tidak boleh semata-mata dihitung dengan untung dan rugi. “Di seluruh dunia, public transport itu berbasis manfaat publik, bukan profit. Itu kewajiban negara untuk melayani rakyatnya,” ujarnya.

Simbol Teknologi dan Kerja Sama Internasional

Lebih jauh, Prabowo menekankan bahwa proyek Whoosh juga menjadi simbol penguasaan teknologi dan kerja sama internasional antara Indonesia dan Tiongkok.

“Yang penting adalah kita kuasai teknologi. We are at the edge of best practice. Dan ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi juga transfer teknologi yang akan memperkuat posisi Indonesia di sektor transportasi berbasis kecepatan tinggi.

Kedaulatan Fiskal dan Pesan Antikorupsi

Dalam bagian lain pidatonya, Prabowo juga mengirimkan pesan tegas soal pengelolaan fiskal dan pemberantasan korupsi. Ia menegaskan bahwa Indonesia mampu membayar seluruh kewajibannya, karena pemerintah menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara.

“Kita mampu dan kita kuat. Duitnya kita ada, duit yang tadinya dikorupsi saya hemat, tak saya kasih kesempatan,” kata Prabowo dengan nada tegas.

Ia meminta dukungan seluruh pihak agar tidak memberi ruang bagi praktik korupsi di tubuh pemerintahan. “Saudara harus bantu kita semua. Jangan kasih kesempatan koruptor merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat kita semua,” ujarnya.

Pernyataan itu sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintahan Prabowo dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional, terutama di tengah proyek-proyek besar yang melibatkan investasi asing.

Jangan Politisasi Whoosh

Sebelumnya, Prabowo juga meminta agar isu Whoosh tidak dipolitisasi oleh pihak mana pun. Ia menilai proyek strategis nasional seharusnya dilihat sebagai bagian dari kesinambungan pembangunan antar pemerintahan, bukan alat serangan politik.

“Jangan menari di gendangnya orang. Whoosh ini untuk rakyat, bukan untuk kepentingan politik,” kata Prabowo dalam kesempatan terpisah.

Pernyataan itu menegaskan posisi pemerintah untuk melanjutkan program prioritas lintas rezim secara berkelanjutan, dengan fokus pada manfaat jangka panjang bagi publik.

Konteks Lebih Luas: Transparansi dan Akuntabilitas

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sempat menjadi sorotan publik karena pembengkakan biaya (cost overrun) dan polemik pembiayaan yang melibatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB). Berdasarkan laporan sebelumnya, nilai proyek meningkat dari semula sekitar US$6 miliar menjadi lebih dari US$8 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan telah memulai penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran di proyek tersebut. Namun, pemerintahan baru Prabowo-Gibran menyatakan komitmen untuk membenahi tata kelola dan memperkuat transparansi keuangan proyek besar negara.

Menuju Transportasi Publik yang Inklusif

Dengan pernyataan terbarunya, Prabowo menegaskan arah kebijakan transportasi nasional di masa pemerintahannya: menjadikan infrastruktur publik sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pelayanan rakyat.

“PT KAI nggak usah khawatir, kita layani rakyat kita. Semua ini untuk rakyat,” ujarnya menutup pernyataan.

Pernyataan itu menandai pergeseran paradigma pembangunan infrastruktur nasional—dari sekadar simbol kemajuan fisik menjadi alat pemerataan manfaat ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.(*)