TIMES MOROTAI, PULAU MOROTAI – Ekspor tuna loin dari Pulau Morotai grafiknya terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Ekspor ini dilakukan oleh PT Harta Samudra, perusahan pengolahan dan ekspor ikan tuna terkemuka di Indonesia, yang menjadikan Morotai pusat pengolahan dan pengiriman tuna loin berkualitas tinggi ke pasar internasional. 

PT Harta Samudra sebagai mitra strategis Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Pulau Morotai telah menjadikan produk tuna loin sebagai komuditas unggulan Maluku Utara, dengan data menunjukan lonjakan dari ratusan ton menjadi nyaris menyentuh ribuan ton pada tahun 2025. Ini karena hasil tangkap nelayan melimpah, upaya pengolahan PT Harta Samudra dengan kualitas terbaik, serta didorong oleh permintaan global, meskipun masih menghadapi tantangan transportasi antar pulau dan infrastruktur untuk menampung volume besar. 

Sesuai data dan tren ekspor khusus Frozen Yellowfin Tuna Loin Morotai, produk unggulan PT Harta Samudra tujuan diekspor ke Vietnam, Thailand dan Filipina. Sejak delapan tahun terakhir, PT Harta Samudra mulai melakukan ekspor, yakni tahun 2018: 74.509 ton, tahun 2019: 295.151 ton, tahun 2020: 119.467, tahun 2021: 262.417 ton, tahun 2022: 241.526, tahun 2023: 575.518, tahun 2024: 697.867 ton, dan pada tahun 2025 kembali meningkat: 768.890 ton.

Pemuatan tuna loin di pelabuhan daruba Morotai. (Foto: Abdul H Husain/TIMES Indonesia).

Putra Wayabula, John Tiala, yang diangkat Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, sebagai Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Pulau Morotai saat dikonfirmasi TIMES Indonesia pada Selasa (30/12/2025) malam mengakui ada peningkatan ekspor tuna loin pada tahun 2025 yang cukup signifikan bila dibandingkan pada tahun tahun sebelumnya. 

"Ekspor tuna loin oleh PT Harta Samudra ke pasar luar negeri pada tahun 2025 mengalami peningkatan cukup baik bila dibandingkan pada tahun 2018 hingga 2024. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor perikanan ikut naik. Semoga tren positif ini bisa terus dipertahankan dan terus didorong naik bila tahun depan sudah ada kapal reguler yang melayani langsung di Morotai maka saya yakin PAD akan terus meningkat," ungkapnya. 

Mantan Camat Wayabula Kecamatan Morotai Barat ini menyebutkan, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perikanan pada tahun 2024 hanya mencapai Rp1.297.719.500, karena ada beberapag faktor penyebabnya. Namun pada tahun 2025, PAD kembali meningkat tajam, sehingga dirinya berharap capaian ini terus dievaluasi dan didorong dengan berbagai upaya dan inovasi agar tahun depan PAD semakin bergairah. 

"Besaran capaian PAD sektor Perikanan per tanggal 30 Desember 2025 telah mencapai Rp2,055,928,100. Sementara PAD tahun sebelumnya sebesar Rp1.297.719.500. Dengan demikian tahun ini Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp758.208.600 atau sekitar 58,43 persen dari sebelumnya di tahun 2024," tegasnya. 

Menurut John, pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkab Pulau Morotai ini berasal dari beberapa sumber, yakni bersumber dari sewa sarana dan prasarana milik daerah, antara lain sewa cold storage 200 ton dan 50 ton, sewa pabrik es dan sewa tiga unit mobil thermoking, serta retribusi pungutan hasil perikanan (PHP) dari hasil produk ikan yang di kirim ke luar dari Pulau Morotai. 

Untuk itu, ke depan pihak DKP akan terus berupaya dengan berbagai strategi serta inovasi agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui optimalisasi potensi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem pemungutan retribusi daerah, serta pengawasan yang lebih efektif. 

"Namun kami sangat berharap adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan, sehingga PAD dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang mandiri dan berkesinambungan," ujarnya. 

Orang nomor satu di DKP Pemkab Pulau Morotai ini sembari berharap ke depan bisa meningkatkan fasilitas para petugas di lapangan agar lebih mudah dalam melakukan pengawasan, seperti pengadaan POS atau kantor di pelabuhan serta perlengkapan komputer/laptop, printer dan ATK agar petugas tidak perlu bolak balik dalam rangka efisiensi waktu.

"Besar harapan kami juga bisa membuat pengadaan kostum (rompi) dan atribut pengawasan sebagai identitas agar tidak terkesan liar buat petugas dilapangan. Selain itu, kami berharap teman-teman pengawas di lapangan bisa mendapatkan insentif, mengingat jam kerja pengawasan ini lebih banyak di luar jam kantor, sehingga bisa menambah semngat teman-teman untuk melakukan pengawasan dalam rangka menggenjot PAD," pungkasnya.(*).