TIMES MOROTAI, MALUKU UTARA – Meski pernah menyandang predikat provinsi terkorup versi KPK pada 2024, Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe bertekad mengubah citra tersebut. Dengan anggaran yang terbatas, mereka melakukan berbagai inovasi untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

"Provinsi Maluku Utara dari label terkorupsi versi KPK 2024. Saat ini menuju provinsi yang berbenah dan transparan," tulis Sherly Tjoanda di halaman Facebook pribadinya pada Selasa (16/12/2025).

Strategi Efisiensi di Tengah Tekanan Fiskal

Gubernur mengakui bahwa pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal setelah anggaran dipangkas pusat sebesar Rp800 miliar. Namun, janji pembangunan infrastruktur tidak ikut dibatalkan. Sebaliknya, mereka memilih berinovasi dengan melakukan review ketat terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bersama BPKP.

"Hasilnya sederhana, tapi krusial: Penghematan HPS hingga 30 persen. Rencana proyek 2026 tetap cukup, tetap jalan, dan lebih efisien," papar Sherly, mantan Ketua TP PKK Kabupaten Pulau Morotai ini.

Kemajuan Nyata dalam Pengawasan dan Sistem

Di tengah upaya efisiensi, Maluku Utara mencatat kemajuan signifikan dalam sistem pengawasan. Skor Monitoring Center for Prevention (MCP) naik dari 71 (zona kuning) menjadi 90 (zona hijau) pada 2025.

"Kami paham, kepercayaan publik tidak dibangun lewat slogan. Tapi lewat sistem, disiplin, dan keberanian untuk berubah," tegas Gubernur pertama perempuan di Maluku Utara tersebut.

Pemerintah provinsi juga telah menetapkan sejumlah program prioritas untuk mendukung transformasi, antara lain:

1. Transformasi Birokrasi: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemerintahan.

2. Penguatan Infrastruktur: Mempertahankan dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah meski dengan anggaran yang terbatas.

3. Pendidikan Gratis: Memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Dukungan teknis seperti pelatihan E-Katalog versi 6 oleh LKPP dan kerja sama dengan BPKP terus diperkuat untuk memastikan APBD yang terbatas dikelola secara lebih cerdas dan tepat sasaran.

“Maluku Utara sedang belajar. Dan kami serius ingin jadi lebih baik,” tutup Sherly Tjoanda, menegaskan komitmennya untuk membawa perubahan berkelanjutan di provinsi paling utara Indonesia tersebut (*)