TIMES MOROTAI, MOROTAI – Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai (BKD Morotai) Alfatah Sibua memimpin apel gabungan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pulau Morotai. 

Apel gabungan OPD dimaksud dalam rangka peningkatan disiplin, etos kerja, koordinasi, dan komunikasi, pembinaan ASN serta membangun semangat kebersamaan dan solidaritas yang berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Senin (15/12/2025). 

Kepala BKD Morotai sebagai pimpinan apel yang dipercayakan Bupati Pulau Morotai, menyampaikan bahwa sesuai dengan agenda pemerintah daerah yakni pelaksanaan kegiatan Natal pemerintah daerah. Oleh karena itu, pimpinan OPD diminta menyampaikan kepada pegawai, khususnya yang beragama Nasrani, yang domisilinya mendekati wilayah Morotai Timur dan Morotai Utara bisa menghadiri kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Alfatah memberikan penjelasan terkait kabar adanya berita  bahwa BKD diduga memanipulasi dokumen negara. Untuk itu, ia berkewajiban menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak mungkin menetapkan suatu keputusan dengan tidak merujuk pada aturan yang sudah baku.

"Kami sudah menyampaikan bahwa surat itu ada. Tapi karena sifatnya rahasia maka kami tidak mungkin menghambur di jalan-jalan. Secara hukum anda boleh melihat tetapi itu bisa diserahkan jika persoalan hukum itu sudah diproses. Oleh karena itu, jika teman-teman ASN melihat itu agar bisa memahaminya karena pasti ada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah. Ini yang harus kami sampaikan," terangnya. 

Selain itu, kata Alfatah, BKD juga sudah menyampaikan rujukannya kepada pimpinan OPD dalam rangka untuk penegakan disiplin. Karena, kemarin Kepala BKN Pak Prof Judan juga sudah menyampaikan secara tegas, khusus ASN dan PPPK itu bisa mewaspadainya. Karena di BKN juga melaksanakan PTDH sebanyak 19 orang pegawainya.

"Kami punya grup, dimana di tanggal 11 seluruh pimpinan OPD khususnya Badan Kepegawaian Daerah dan Kementeriannya itu ada dalam satu tujuan. Oleh karena itu, bagi yang rajin tidak masalah, tapi bagi yang malas mohon agar sadar diri sehingga tidak ada polemik ketika diambil langkah-langkah," ujar Alfatah mengingatkan ASN. 

"Kepada pimpinan OPD kami ingatkan, lakukanlah sesuai dengan rujukan yang sudah kami sampaikan. Karena ketika rujukan itu sudah ditetapkan, maka BKN siap membackup dalam pengambilan keputusan. Karena prosedurnya, setelah kami tetapkan kami juga akan melaporkan ke BKN lewat aplikasi yang sudah diberikan kepada kami. Ini yang harus menjadi catatan bagi kita sekalian agar kedisiplinan tetap kita jaga sehingga target pemerintah daerah bisa tercapaikan," pungkasnya. (*)