MOROTAI – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai bergerak cepat merespons tuntutan DPC Organda terkait krisis solar subsidi yang dikeluhkan para sopir angkutan umum. Langkah cepat ini diambil setelah Bupati menerima laporan dari instansi teknis pasca aksi dan hearing Organda di DPRD. 

Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media Diskominfo Morotai, Iwan Muraji, mengungkapkan Bupati langsung memanggil Sekretaris Daerah untuk membahas langkah teknis, Senin (11/5/2026). “Setelah dapat laporan dari Satgas Percepatan Pembangunan Saiful Paturo serta Dinas Perindagkop, Bupati langsung diskusi dengan Sekda,” jelasnya. 

Hasil koordinasi itu ditindaklanjuti dengan keputusan menyusun surat permohonan resmi kepada BPH Migas. Surat tersebut berisi permintaan kuota BBM jenis solar subsidi bagi Kabupaten Pulau Morotai yang hilang sejak tutupnya APMS Ibnu Hamid. 

Pemerintah daerah menegaskan penyelesaian kelangkaan solar subsidi menjadi perhatian serius. Sebab persoalan ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas, terutama sektor transportasi umum yang menjadi penunjang aktivitas warga di wilayah kepulauan. 

“Pemerintah tetap mengedepankan kepentingan bersama masyarakat Pulau Morotai, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, langkah penyelesaian dilakukan secara cepat,” tegas Iwan. 

Baca juga

Media for Integrity, Pohon Integritas, dan Janji yang Harus Dibuktikan

Tuntutan Organda sebelumnya mencuat dalam hearing di DPRD, Senin (11/5/2026). Mereka menyoroti lonjakan harga Dexlite dari Rp14.500 menjadi Rp26.600 per liter yang memicu efek domino pada biaya operasional dan harga barang. 

Organda meminta lima hal, termasuk pengembalian kuota solar subsidi dan penyesuaian tarif angkutan 70 persen hingga 80 persen. Mereka juga mengancam mogok kerja jika tuntutan tak diakomodir dalam tujuh hari. 

Menanggapi penyesuaian tarif yang sudah dilakukan Organda, Pemkab berharap kenaikan tetap dalam batas wajar. “Kami berharap penyesuaian dalam batasan yang wajar sebagai bentuk penyesuaian operasional sopir sambil menunggu proses kuota solar subsidi,” ujar Iwan. 

Ia menekankan, penyesuaian tarif sebaiknya bersifat sementara dan tidak membebani konsumen. Pemerintah pusat dan BPH Migas saat ini menjadi kunci penyelesaian krisis solar subsidi di Morotai. 

Baca juga

Wali Kota Batu: Orang Berintegritas Pasti Bertindak Selaras

Pemkab Morotai memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait. Tujuannya agar kelangkaan solar subsidi yang terjadi selama ini mendapat solusi cepat dan tepat. 

Iwan menambahkan, Pemkab tetap membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat. Setiap aspirasi akan ditindaklanjuti secara baik dan bertanggung jawab sesuai mekanisme yang berlaku. 

“Pemerintah hadir dan tidak tinggal diam. Langkah-langkah teknis sudah mulai dilakukan dan saat ini sedang diproses,” tutup Iwan Muraji. Respon cepat ini diharapkan meredam keresahan pelaku transportasi dan menjaga stabilitas ekonomi lokal.(*)