TIMES MOROTAI, PULAU MOROTAI – Ekspor tuna loin Morotai oleh PT Harta Samudra Morotai ke negara Vietnam mengalami masalah konektivitas (transportasi) antarpulau yang sangat serius. 

Jatah tol laut untuk Morotai dikurangi pemerintah pusat, dari dua kapal menjadi satu kapal perbulan memasuki Morotai sejak tahun 2023. 

Kondisi tersebut memperlambat proses pengiriman, juga mengurangi volume ekspor. Akibatnya berdampak langsung baik pada kualitas ikan maupun daya beli perusahan ke nelayan karena daya tampung cold storage dipastikan terjadi over capacity. 

Namun untuk menjaga agar volume ekspor dan daya beli perusahan ke nelayan tetap terjaga, PT Harta Samudra mengambil langkah berani walaupun berisiko mengeluarkan biaya yang lebih besar, yakni mengirim ikan melalui pelabuhan Tobelo, Halmahera Utara. 

Pimpinan Cabang atau Menejer PT Harta Samudra Cabang Morotai, I Made Malihartadana membenarkan hal tersebut. Ia berharap pemerintah mengupayakan konektivitas antarpulau bisa kembali normal. Baik itu melalui tol laut maupun kapal reguler lainnya. 

"Kemarin kita tidak dapat mengirim ikan ke Tobelo, karena tidak mendapat kapasitas kendaran di kapal Feri. Jadi pengiriman ikan nanti hari ini, karena hari ini Feri ke Morotai dua trip," ungkap I Made Malihartadana, Selasa (15/4/2025). 

Namun demikian, lelaki kelahiran Tabanan Bali ini memastikan bahwa daya beli ikan dari PT Harta Samudra ke nelayan tetap terjaga. Karena ekspor tuna loin melalui pelabuhan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara berjalan cukup lancar. 

"Pembelian ikan ke nelayan tidak distop, tetap berjalan seperti biasa, karena hari ini ada mendapat jatah 1 ton muatan di kapal Feri untuk pengiriman ke Tobeko," ujar Menejer PT Harta Samudra Morotai yang akrab disapa Mali. 

Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Yoppy Jutan, juga mengaku masalah ekspor berjalan lancar. Hanya saja, yang dihadapi saat ini di Morotai adalah soal konektivitas antarpulau yang belum teratasi, khususnya dari Morotai ke daerah tujuan. 

"Ekspor tuna loin kita berjalan lancar, bahkan mengalami peningkatan di tahun 2024. Cuma yang kita sesali adalah dengan adanya kebijakan pembatasan armada terutama di pulau-pulau perbatasan seperti Morotai, dimana Tol Laut yang semulanya ada dua saat ini sisa satu," tegasnya. 

Menurut Yoppy, dua tol laut yang sebelumnya melayani Morotai, juga merasa masih belum maksimal pelayanannya, karena jatah kontainer terbatas, sehingga terjadi over capacity di cold storage, akibatnya nelayan harus mengubur atau membuang ikan.

"Kalau kita tidak batasi penangkapan ikan, pasti terjadi kubur massal juga. Ini langkah bijak kita membatasi orang melaut, cuman kan sedih. Kayak anak sekolah saja, hari ini kalian libur dulu sehari dua baru melaut lagi. Padahal kita menanti musim ini untuk perputaran ekonomi, tapi malah di puncak musimnya malah istirahat," cetusnya. 

Akhirnya kata Yoppy, DKP bersama PT Harta Samudra mengambil solusi pengirimannya lewat pelabuhan Tobelo menggunakan kapal swasta, dan pengiriman lewat Tobelo dalam satu tahun volumenya lebih banyak dari pada Tol Laut. 

"Kita rata-rata satu Minggu satu kali dorong (kirim) ke Tobelo, jadi dalam satu bulan 4 sampai 5 kali pengiriman, tapi kalau jumlah trip meningkat kita bisa dapat 6 kali. Sementara di pelabuhan Morotai, Tol Laut dalam satu bulan hanya sekali masuk, kemudian hanya mendapat jatah 2 kontainer, itu pun dibagi, satu untuk PT Harta Samudera kemudian satunya untuk CMC Sangowo," terangnya.

Orang nomor satu di DKP Pemkab Morotai ini mengaku kendala konektivitas ini sudah dilaporkan ke Bupati Rusli Sibua. 

Sementara kapasitas mobil di Feri sudah berkoordiasi dengan pihak ASD, dan berharap lintas OPD yang punya tupoksi agar dapat sama-sama berupaya memberikan solusi, pokok-pokok pikiran dan membantu Bupati untuk bagaimana dapat memecahkan masalah ini. 

"Yang jelas, Dinas Perikanan tidak bisa kerja sendiri. Kita butuh kerjasama lintas sektor, terutama Dinas Perhubungan. Kadis Perhubungan juga sudah melakukan upaya-upaya ke pusat tapi sampai sejauh ini belum ada respons," pungkas Kepala DKP, Yoppy Jutan. (*)